Berita

TANAH DATAR IKUT PROGRAM KOTA PUSAKA

Sabtu, 16 Desember 2017 | 00:51:15 WIB | Lintas SKPD
TANAH DATAR IKUT PROGRAM KOTA PUSAKA

Upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar melindungi dan melestarikan berbagai bangunan dan tempat bersejarah yang dimiliki, mendapat dukungan pemerintah pusat.

Hal ini ditandai dengan ditunjuknya Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah di Indonesia sebagai menerima program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma usai menandatangani piagam komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap dukungan program Kota Pusaka bersama Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR Sri Hartoyo di Kementerian PUPR, Jumat (15/12), pemerintah daerah bersama masyarakat Tanah Datar merasa mendapat anugerah atas perhatian pemerintah pusat untuk perbaikan dan penataan kawasan dan bangunan bernilai budaya dan sejarah.

"Apa yang kita tanda-tangani hari ini, menjadi awal mewujudkan cita-cita bersama melestarikan sejarah Tanah Datar Luak Nan Tuo sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau serta pusat sejarah," sebut Zuldafri.

Ditambahkan, "Tanah Datar sangat layak mendapat perhatian pemerintah pusat,  kita memiliki keanekaragaman aset pusaka dari beragam tradisi dan budaya mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam, zaman penjajahan kolonial dan tradisional untuk menjadi Kota Layak Huni dan Berkelanjutan," imbuhnya.

Berdasarkan data, dari 140-an Bangunan Cagar Budaya (BCB)  yang telah diregistrasi Kemendikbud pada 3 propinsi  (Sumbar, Riau dan Kepri) 72 di antaranya terdapat di Tanah Datar dan 32 di antaranya telah diakui sebagai cagar budaya nasional.

Wabup tambahkan program ini harus didukung secara bersama-sama baik pemerintah, komunitas, segenap lapisan masyarakat, akademisi, dunia usaha serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar yang berlokasi di Tanah Datar untuk mensukseskan program strategis ini.

Bisa dikatakan strategis sebut Zuldafri, nantinya dapat menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Tanah Datar dan ini akan memberi multiplier efek terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi juga pantas diberikan kepada BPCB Sumbar dengan wilayah kerja Sumbar Riau dan Kepri atas supportnya agar Tanah Datar bisa mendapat program ini,” ucap Zuldafri. 

Sementara Kepala Bapperlitbang Alfian Jamrah yang turut mendampingi bersama Sekretaris Dinas PU Tanah Datar Viveri, menyampaikan aset pusaka dan kawasan prioritas yang diusulkan seperti Medan Bapaneh Koto Baranjak, Prasasti Saruaso II, Prasasti Kubu Rajo, Benteng Van der Capellen, Masjid Raya Lima Kaum, Gedung Indo Jolito, rumah-rumah dinas di jalan Malana Ponco dan lainnya akan menjadi kawasan yang indah, menarik tanpa mengurangi nilai sejarah yang dimiliki.

"Kita sudah menyusun dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kabupaten Tanah Datar sebagai tindaklanjut dari diterimanya proposal kita yang telah diperjuangkan dalam waktu yang cukup lama," ulas Alfian.

Ditambahkan Alfian, dokumen RAKP yang telah disetujui hendaknya menjadi acuan dan dapat diimplementasikan oleh stakeholder terkait.  

“Program ini bisa diharapakan berjalan baik sesuai rencana dan ini nantinya bisa “mengembalikan”  julukan Batusangkar ibu kabupaten Tanah Datar sebagai Kota Budaya yang pernah dicanangkan oleh Dirjen Kebudayaan ibu Prof.Haryati Subadio tahun 1986 yang lalu, sementara  Yogyakarta yang juga dicanangkan sebagai kota budaya waktu itu bisa maju lebih cepat.

Di Sumatera Barat yang sedang menerima program ini yakni Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto.

Sebelumnya Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo dalam arahannya menyebutkan program ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan selaras dengan lingkungan sesuai amanat UU 28/2012 tentang Bangunan Gedung serta amanat UU 26/2007 tentang penataan ruang guna mewujudkan ruang wilayah yang harmonis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

"Untuk itu pemerintah daerah harus punya komitmen bersama dengan masyarakat mensukseskan program Kota Pusaka ini" pintanya.

Sri Hartoyo menegaskan pemerintah daerah harus mempersiapkan status lahan, pihak pengelola dan dukungan anggaran untuk pengelolaan kota Pusaka.

Program ini direncanakan secara bertahap selama 4 tahun, tahun pertama penyusunan proposal dan MoU, dilanjutkan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penyusunan rencana teknis dan pembangunan fisik pada tahun keempat.

"Pemerintah pusat akan memimpin segenap upaya mewujudkan secara nyata Tanah Datar sebagai Kota Pusaka sesuai dengan potensi, karakteristik dan budaya lokal yang dimiliki," pungkasnya.

Selain Tanah Datar, daerah yang ikut program ini di antaranya Kabupaten Siak, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Perigi Montong dan Kabupaten Sambas. (Humas)

 

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 

Foto

Video